oleh

Penyidik harus bedakan ” kegagalan Kontruksi dan masa pemeliharaan

KEPAHIANG – Serrejang News,- menanggapi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/02/III/2019/Reskrim tanggal 14 Maret 2019, Polres kabupaten kepahiang. terhadap Surat Laporan dari Badan Penelitian Aset Negara  Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kepahiang No : 034/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 lalu.

Pada surat SP2HP tersebut memberitahuakan Proyek Pembangunan Pasar Desa I oleh OPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, masih dalam tahap pemeliharaan oleh pihak penyedia jasa pelaksanaan Kontruksi dan belum di laksanakan serah terima akhir kepada  pemilik pekerjaan (Final Hand Over). Dimana masih terkait dalam perjanjian kontrak antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa

Suryadi ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara kabupaten Kepaghiang menjelaskan, “dalam pemahaman kita, Masa pemeliharaan adalah masa waktu pembuktian bahwa hasil pekerjaan benar-benar berkualitas baik. Apabila ada kerusakan yang ditemukan dalam masa tersebut, penyedia bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dihitung sejak serah terima pertama hasil pekerjaan (Provisional Hand Over) dan berakhir pada saat serah terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over).ujarnya

Sementara yang kita laporkan adalah Kegagalan Kontruksi bangunannya di mana ada dugaan Perbuatan Melawan hukum sehingga berpotensi terjadi kegiatan merugikan keuangan Negara, maka dari itu kita sangat berharap penyidik reskrim Polres kepahiang dapat membedakan  persi hukum yang dimaksud dari surat laporan yang telah kita sampaikan.

Selanjutnya kami pandang perlu adanya bukti tambahan baru, sehingga Proyek Pembangunan Pasar Desa I oleh OPD Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 lalu dapat diproses  dengan persamaan pemahaman hukum yang semestinya sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini kami sampaikan dengan surat DPC LAI-BPAN No: 071/KL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/III/2019”. Tutupnya(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed