oleh

Terhendus ada mafia hukum” rentan terjadi Gratifikasi

KEPAHIANG – Serrejang News, – Rangkaian Penanganan Kasus Pengadaan Lahan Gedung Tourist Informastion Centre (TIC) di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Di nilai masyarakat belum selesai secara tuntas, pasalnya beberapa oknum terkait  yang mengetahui dan ikut memperlancarkan proses terlaksananya perjalanan tindak pidana korupsi, masih lenggang kangkung tak tersentuh hukum, maka terindikasi adanya ketimpangan pada proses penegakan hukum

Hingga saat ini pihak kejaksaan negeri kabupaten kepahiang melimpahkan 3 orang tersangka di pengadilan Tindak pidana korupsi pada persidangan yang telah di poniskan sebagai Terdakwa, yakni DR. Drs Bando Amin C Kader, MM (Mantan Bupati Kepahiang) Syamsul Yahemi (Mantan Kabag Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ) dan Sapuan (Pemilik Lahan).

Sementara proses Perjalanan terjadi pembelanjaan modal pengadaan Lahan yang menggunakan Dana APBD sudah tentu pasti ada persetujuan dari DPRD dalam pengesahan dan juga adanya PPTK sebagai teknis. Seperti Agus Supriyanto selaku PPTK Mengutip dari Lembaran Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Lanjutan) Hari Selasa Tanggal 3 April 2018, jam 11.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang. Tertulis bertindak sebagai Jaksa Penyidik : Sdr. Nopridiansya, SH.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama/198411092008121001

Berdasarkan isi Pemeriksaan adanya, kejelasan pengakuan atas penerimaan uang di kuatkan dengan kesanggupan pengembalian. Agus suprianto  selaku PPTK terlepas dari jeratan hukum. Maka besar kemungkinan telah terjadinya Gratifikasi. Selain itu terkait tentang proses pengembalian kerugian negara yang di titipkan di rekening kejaksaan Negeri Kepahiang pada bank mandiri menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. atas dasar  acuan aturan  tentang proses pengembalian uang  Kerugian negara.

Melalui LAI BPAN DPC kepahiang, telah menyampaikan surat untuk klarifikasi kepada kejaksaan Negeri kepahiang dan hingga saat ini belum ada jawaban, seolah kejaksaan negeri tidak mengindahkan UU No 14 tahun 2008 tentang Ketransparanan publik. Di ungkap kan suryadi Selaku Ketua DPC LAI BPAN Kepahiang kepada wartawan, “ kita sudah sampaikan beberapa pertanyaan atas Penitipan ganti rugi kerugian uang Negara  yang di ajukan secara tertulis kepada Pihak Kejari Kepahiang, dengan Surat No : 031/KL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/X/2018. Namun hingga saat sekarang belum ada jawaban, padahal surat yang kita layangkan jauh sebelum adanya vonis hukum”. ujarnya

“Selanjutnya Kita sudah mengeluarkan surat resmi Nomor :035/SL/BPAN-LAI/DPC/KAB.KPH/I/2019 yang di tujukan kepada KPK dengan prihal: Laporan dugaan Tindakan melawan Hukum.  Terkait Proses hukum kasus Pengadaan lahan  TIC Kabupaten kepahiang. sebagaimana besar dugaan  banyak terjadi Kesenjangan, baik penetapan tersangka hingga proses penitipan kerugian uang Negara. Dengan harapan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dapat memahami dan mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya.” Tutup suryadi.

Pihak KPK melalui aplikasi whatsApp mengatakan “ laporan LAI BPAN DPC kepahiang sudah di teruskan ke bagian Korsup penindakan KPK dan selanjutnya akan di laksanakan Koordinasi dan supervisi untuk kasus tersebut”. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed