oleh

Kasus BPBD DSP Air Karat, Seolah di Peti Es kan oleh Kejati Bengkulu

Serrejang News – Lebong -, Terkait tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menyalurkan Dana APBN sebesar Rp 5.507.335.400,- Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lebong, untuk kegiatan Pekerjaan Bantuan Dana Siap Pakai  Penanganan Pada masa Transisi Darurat Kepemulihan Bencana banjir dan Tanah Lonsor  tahun 2016, sesuai dengan Nota kesepahaman antara BNPB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 411/BNPB/12/2016 dan Nomor 289/KA/BPBD/XII/2016 dan berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 357/DSP-103/DE-II/BNPB/12/2016.

Sebelumnya Bahtiar selaku ketua Ormas P.Famal melaporkan adanya dugaan Penyalagunaan Dana PNPB penyimpangan pada kegiatan DSP Air karat dengan No surat  : 11/LAP – UTAMA /P.FAMAL /VII/2018  Tanggal  11 Juli 2018 selanjutnya di tindaklanjuti oleh Pihak Polda Bengkulu dengan surat perintah penyelidikan  Nomor : Sprin.Lidik/6/VII/2018/Dit Reskrimsus tanggal 27 juli 2018

Namun tanggal 14 september 2018  pada Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) adanya pemberitahuan dari pihak Polda Bengkulu terhadap saudara Bahtiar dengan surat Nomor :SP2HP/125/IX/2018/Dit.Reskrimsus, bahwa  Penyelidikan perkara Tindak pidana Korupsi  kegiatan perbaikan darurat sarana  dan Prasarana vital  di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten lebong Tahun 2017  telah di lakukaan penyelidikan  terlebih dahulu oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu Berdasarkan surat Perintah Tugas Kepala kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : Print-392/N.7.5/Fd.I/07/2018 tanggal 25 Juli 2018.  

Tim Kejaksaan tinggi bersama kejaksaan Negeri kabupaten lebong telah turun kelokasi kegiatan untuk mengecek langsung kondisi hasil pekerjaan Dana Siap Pakai Penanganan Pada masa Transisi Darurat Kepemulihan Bencana banjir dan Tanah Longsor tahun 2016, hingga berita ini di siarkan belum juga ada perkembangan hasil Pemeriksaan yang di lakukan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi bengkulu. Sehingga terkesan seolah adanya kesengajaan untuk di peti es kan.

Lembaga Aliansi Indonesia, Suryadi mengatakan kepada wartawan, “ kita akan selalu ikut mematau Perkembangan hasil Penyelidikan yang di lakukan Pihak kejaksaan Tinggi bengkulu terkait dengan DSP Air Karat kabupaten Lebong , Kemungkinan Besar Bila dalam waktu dekat ini belum juga ada perkembangan maka Kita Bersama Ormas P.famal membawa  Berkas dugaan penyimpangan Pada proyek tersebut ke kejaksaan Agung Ri, Mabes Polri dan KPK.” Ujarnya.(Red-Tim) ssioXM��.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed