oleh

Ketegasan Bawaslu di Butuhkan dalam Penerapan sanksi, untuk Pelaku pelanggaran Pemilu

Serrejang News – KEPAHIANG -, Beberapa Lembaga  swadaya Masyarakat (LSM) LAI BPAN DPC KEPAHIANG, LP-K.P.K dan NCW, kamis tanggal, 25 April 2019, Mendatangi  Kantor Bawaslu Kabupaten Kepahiang untuk Pertanyakan Hasil Perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam Praktek  Many Politic, yang di lakukan oleh salah satu caleg Partai PKB Berinisial ZA No urut 2. Seperti yang sudah di laporkan oleh Saudara Alamsyah Anca selaku Ketua LP-K.P.K  beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Rusman Sudarsono, SE  mengatakan,“ memang benar sudah ada laporan sebelumnya terkait dugaan Pelanggaran Pemilu oleh salah satu Calon Legislatif Propinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang berinisial ( ZA ) dimana laporan tersebut di terima beberapa waktu yang lalu,  namun laporan bukan atas nama Lembaga Kontrol Sosial tetapi atas nama Pribadi yang dilaporkan Saudara  Alamsyah Anca.”  jelasnya

Rusman Sudarsono menambahkan, “ Kita Sudah Melakukan pemanggilan Terhadap 12 orang saksi sementara sekarang masih dalam proses,  dan berapa lama waktu yang kita butuhkan belum bisa di pastikan yang jelas secepatnya. apabila nanti memang benar ditemukan Pelanggaran Pemilu statusnya akan naik maka kita limpahkan ke GAKKUMDU ”. ujarnya

Terkait tentang adanya rencana pemungutan suara ulang pada 3 TPS Desa kampung Bogor Kecamatan kepahiang yang akan di laksanakan pada tanggal 27 april 2019 telah sesuai dengan Regulasi Undang-undang, salah satu penyebab yang terjadi di 3 ( TPS ) tersebut sehingga dilakukannya PSU adanya pemilih bukan warga setempat ikut memilih diwilayah tersebut.

“Harapan dari bawaslu dengan adanya Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di Desa Kampung Bogor Agar masyarakat tetap dapat bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada tekanan dan unsur-unsur lain serta pihak penyelengara bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Dan Berbagai Pihak Kita harapkan dapat mengawasi proses pelaksanaan PSU tersebut sehingga bisa sukses kedepanya. Tutupnya.

Di tempat Berbeda Maryadi,S.IP salah satu Pimpred Media Portal Onlen menanggapi Pernyataan Bawaslu. Ia mengatakan kepada wartawan, “ Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu maka Laporan atas nama lembaga atau pun atas nama pribadi saya rasa tidak ada perbedaan, yang jelas bagaimana keinginan bawaslu  dalam menindaklanjuti.  selanjutnya pelaporpun akan merasa kecewa karena Bawaslu tidak menjelaskan berapa lama waktu yang di perlukan untuk memproses kecurangan praktek Many politik sebagai  dugaan pelanggaran pemilu.” Ujarnya.

Yadi menambahkan, “ Ketegasan Bawaslu sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pemilu sehingga tidak terjadinya pelanggaran, contoh di desa kampung Bogor Kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang, dimana terjadi Pemungutan Suara Ulang(PSU) akibat adanya suatu pelanggaran, namun Penerapan sanksi terhadap penyelenggara  dan oknum yang melakukan pelanggaran hingga sekarang belum di ketahui. seharusnya walaupun PSU sudah di atur dalam regulasi undang – undang, mungkin lebih baik bila tanpa adanya pelanggaran maka PSU mampu di hindari”. tutupnya(Nata) ؍��| F�

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed