oleh

Pengembalian Uang Negara kasus Lahan TIC, Terkesan saling Lempar Bola

Serrejang News – KEPAHIANG – Sebelumnya telah beredar berita Tentang Penanganan Kasus Pengadaan Lahan Gedung Tourist Informastion Centre (TIC) di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Terkait tentang kepemilikan lahan dan status pengembalian Kerugian Negara yang sudah di kembalikan oleh terdakwa melalui kejaksaan negeri Kabupaten kepahiang.

Ir Hidayat Tullah Sahid, selaku Bupati kabupaten kepahiang, ketika di konfirmasi melalui aplikasi Via WhatsApp, Mengatakan, “Itu mekanisme di Kejaksaan, ketika ada pengembalian dana korupsi memang dikuasai oleh Kejaksaan  dan dititipkan dengan berita acara di Bank Pemerintah. Selanjutnya silahkan anda tanya ke Kejaksaan. Sejujurnya saya tidak memiliki kewenangan dalam konteks proses peradilan. Apalagi kasus saya tidak mengikuti karena saya masih menjabat di Dewan Ketahanan Nasional ( Wantannas) di Jakarta.”dalam pesannya

Sementara wakil Ketua DPRD kabupaten Kepahiang Andrean Depandra,SE beberapa kali di hubungi melalui Via henpon tidak memberikan komentar terkait Pengadaan lahan TIC, dan tentang Proses pengembalian kerugian Negara.

Berbeda dengan Kejaksaan negeri kepahiang melalui kasi Pidsus bersama kasi Intel di kantor Kejaksaan menjelaskan, “ Pengembalian kerugian Negara harus ada Keputusan DPRD, sementara ini pihak kejaksaan masih melakukan banding terhadap salah satu terdakwa saudara Sapuan, bila terkait lahan itu kewenangan Bupati, walaupun keputusan pengadilan bahwa lahan tersebut di kembalikan kepada sapuan namun tetap juga harus ada keputusan DPRD, ujarnya

Kemudian kata Rusdy, “Jika titipan pengembalian kerugian negara pada kasus TIC kemaren unprosedural. ” Kami mau bertanya balik yang benar menurut prosedur seperti apa? “dan Pihak kita sudah memberikan klarifikasi kepada KPK, tentang kasus Lahan TIC yang dilaporkan oleh BPAN LAI Kepahiang”. pungkasnya

Selanjutnya, terkait PPTK yang tidak masuk menjadi tersangka, ia menjelaskan, “karena dari perjalanan proyek TIC, tidak ada niat buruk yang kami temukan. Sementara saudara  Agus merupakan Pejabat PPTK yang kedua disaat proyek TIC sudah setengah jalan. Soalnya  PPTK yang pertama mengundurkn diri. “Seharusnya kalian berterima kasih karena semua kerugian negara sudah dikembalikan” kata Rusdy

Di tempat berbeda ketua DPC LAI BPAN Kepahiang menanggapi perkataan kasi Pidsus kejaksaan Kepahiang, Kepada wartawan Suryadi mengatakan, “ Kita tidak pernah menyalahkan prosedur hukum yang di laksanakan Pihak kejaksaan, namun kita hanya mau tau kebenaran secara prosedur sistem proses pengembalian uang negara dan Status Kepemilikan lahan TIC tersebut. Karena hingga saat sekarang belum ada kejelasan apakah benar uang tersebut sudah Masuk ke KAS negara, bila belum mengapa? Dan siapa yang akanbertanggung jawab dengan sistem Bunga BANK nantinya, ujarnya

“sementra  bila Pihak kejaksaan Mengatakan hal itu harus dengan Keputusan DPRD dan kewenangan Bupati, mengapa Pihak DPRD tidak mengambil sikap bahkan tidak memberikan tanggapan  hingga saat sekarang, sama hal nya yang di sampaikan oleh Bupati kabupaten Kepahiang, bahwa dirinya tidak memiliki wewenang terkait tentang pengembalian Kerugian Negara dan status Kepemilikan Lahan TIC.” pungkasnya

Terkait PPTK yang tidak di jadikan tersangka, kami hanya mengetahui adanya pengembalian kerugian Negara melalui PPTK hal itu sudah jelas menyatakan PPTK menerima Sesuatu dari hasil kejahatan, dan telah di akui oleh  saudara agus S, sesuai dengan hasil BAP dari pidsus kejaksaan, selanjutnya  apakah dengan mengembalikan uang Negara hukum dapat terhapuskan, dan bagainana dengan tersangka lain yang ikut mengembalikan uang Negara namun tetap di jadikan tersangka bahkan sudah menjadi terdakwa dan  telah di vonis melalui pengadialan”.tutupnya (nata, Nepri, Ujang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed