oleh

Klarifikasi kasi Pidsus kejari kepahiang, terkait Tentang Kasus lahan TIC

Serrejang News – KEPAHIANG – menyimak tentang pemberitaan pada media serrejang News berjudul “Pengembalian Uang Negara kasus Lahan TIC, terkesan saling Lempar Bola” kasi pidsus kejaksaan negeri kabupaten kepahiang memberikan Klarifikasi terhadap wartawan di kantor Kejaksaan pada 29 april 2019.

“Status Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dan pengembalian lahan TIC seperti keputusan hakim, keduanya belum bisa di exsekusi karena statusnya masih tahap kakasi”.

Rusydi sastrawan,SH.MH selaku Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Kepahiang mengatakan. “Terkait pernyataan pengembalian  kerugian Negara  harus ada keputusan DPRD maksudnya, Bila  pengebalian kerugian keuangan negara kita melaksanakan keputusan pengadilan, karna sekarang masih tahap kasasi maka belum bisa kita lakukan exsekusi terhadap kerugian negara itu sebesar Rp 3,3 m, dan bila ada keputusan maka kita transfer ke rekening kas negara melalui kemetrian keuangan, dari rekening titipan kita di bank mandiri itu, dan bila Keputusan harus di kembalikan Ke sapuan maka akan kita serahkan kepada Saudara sapuan, ujarnya

“ uang tersebut bukan kita yang menitipkan no rekening itu sudah di tunjuk berdasarkan surat edaran RPL. Namun setiap bulan ada laporan dari bank, bahwa  memang benar ada bunga Bank namun langsung masuk ke KAS Negara. terlepas benar atau tidak masuk ke KAS Negara silahkan cek langsung ke BANK mandiri,tuturnya.

Selanjutnya, tentang  keputusan hakim  tanah Lahan TIC di kembalikan kepada sapuan,  sebagaimana menjadi objek perkara kita dalam kasasi, sementara mekanisme tanah yang sekarang menjadi hak pakai di kembalikan kepada sapuan. tidak sesederhana itu,  harus ada persetujuan bupati dan DPRD karena mereka yang memilki wilayah. di tambah lagi ada undang – undang pembendaharaan Negara no 1 tahun 2004 pasal 50.tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan terkait BAP PPTK menerima uang sebesar Rp10 juta. Hal  itu bukan merupakan alat bukti, namun hanya bakal alat bukti, yang dinamakan alat bukti ada 5 poin. 1.saksi, 2.ada keterangan ahli, 3.ada surat, 4.ada petunjuk dan 5.ada keterangan terdakwa, ketika kami peroleh dari proses persidangan di pengadilan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa saudara agus elah menerima uang 10 juta dari perkara TIC, karena  pertama samsul yahemi tidak mengatakan itu, selanjutnya kerugian negara berjumlah Rp.3.3 m itu sudah sepenuhnya di kembalikan oleh terdakwa atas nama sapuan. Ujarnya.

Terkait tentang adakah bakal tersangka baru, Rusydi mengatakan. “Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, baik  konsultan penilai tanah, DPRD , TAPD,PPTK dan BENDAHARA,selagi ada bukti ples Niat jahat nya, tergambar di bentuk perbuatan,

Ketika wartawan menanyakan status PPTK sementara ini, “ terakhir penyidikan dalam persidangan PPTK sebagai saksi selanjutnya belum di ketahui karena masih di lakukan penyidikan kembali, sementara agus merupakan seseorang PPTK yang dalam kurung waktu 1 mingggu, terkait PPTK lama , berdasarkan hasil penyidikan dan fakta persidangan meraka Tidak di jadikan tersangka karena bekum cukup bukti. Bila dengan uang perkara 10 juta dia harus  menjadi tersangka, maka ini bukan perkara OTT, dan coba di lihat lagi BAPnya. jelasnya .

Sementara ini Pihak Bank mandiri cabang kepahiang mengatakan, kewenangan dalam penjelasan Bunga Bank silahkan ke Bank mandiri yang berada di Bengkulu Karena cabang bank mandiri di kepahiang hanya tempat transfer saja, ujar manajemen cabang bank mandiri. (nata, Nepri, Ujang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed