oleh

memperjuangkan aset Daerah Perlu Penerapan UU No 39 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten

Serrejang News – KEPAHIANG – simpang siur informasi terkait Tentang pembangunan RSUD curup Jalur Dua di wilayah kabupaten kepahiang, sebelumnya di ketahui di mulai dari tahun 2016 hingga 2019 pemerintah kabupaten Rejang Lebong menganggarkan dalam setiap tahunnya untuk pembangunan RSUD curup di mana Lokasi bangunan berlokasi wilayah kabupaten kepahiang.

Bupati kepahiang selaku pelaku sejarah menjelaskan, “Berdasarkan Undang – undang No 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang. ada tiga aset kabupaten Rejang Lebong yang tidak bisa di serahkan kepada kabupaten kepahiang, 1. RSUD Curup yang berada Di jalur dua, 2. Perusahaan Nilam Di lokasi Desa batam dan 3. Rumah Dinas sekda berlokasi di keluarahan taba mulan, namun apapun pergerakan atau kegiatan di lakukan pada lokasi ketiga item tersebut harus memiliki izin dari pemerintah kabupaten Kepahiang”. tandasnya.

“sejengkal tanah pun tidak akan kita berikan sesuai batas wilayah dan sudah baku di atur dengan undang – undang. terkhusus pembangunan RSUD Curup pembangunan berdasarkan hutang Kabupaten Rejang lebong terhadap ADB(Asian Deblomen BANK). sebelum adanya pemekaran kabupaten Kepahiang. maka dari itu pengelolaaannya di lakukan oleh Pemerintah kabupaten Rejang lebong”. ujarnya.

Sementara dalam Undang – undang No 39 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten lebong dan kabupaten Kepahiang tidak ada pengecualian tentang aset yang tidak di serahkan kepada wilayah kabupaten pemekaran. Sesuai  Pada BAB VI pasal 15

  1.  Bupati Rejang lebong Menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan kepada Pemerintah kabupaten Lebong dan pemerintah kabupaten Kepahiang. dalam hal – hal sebagi berikut :
  2. Pegawai yang karena Tugasnya di perlukan Oleh pemerintah Kabupaten Lebong dan pemerintah Kabupaten Kepahiang.
  3. Barang milik/ kekayaan daerah yang berupa Barang bergerak dan Barang tidakl bergerak yang di miliki/ di kuasai, dan / atau di manfaatkan  oleh pemerintah kabvupaten rejang Lebong yang berada dalam wilayah kabupaten Lebong dan Kabupaten kepahiang.
  4. Badan Usaha milik daerah Kabupaten rejang Lebong Yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di kabupaten lebong dan Kabupaten Kepahiang.
  5. Hutang piutang kabupaten rejang Lebong yang kegunaannya untuk kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
  6. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya di perlukan untuk kabupaten Lebong atau kabupaten Kepahiang.

2. Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana yang di maksud pada ayat(1), di pasilitasi oleh gubernur Bengkulu dan di selesaikan dalam waktu 1 Tahun terhitung sejak pelantikan pejabat bupati lebong dan Pejabat Bupati Kepahiang.

3. dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 dan 2 mengalami hambatan, di pasilitasi oleh Mentri dalam Negeri.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed