oleh

Keistimewaan proses hukum terhadap petinggi oknum Pejabat Pemerintah kabupaten kepahiang

Serrejang News – Kepahiang -Sebelumnya di ketahui bahwa Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia DPC kabupten kepahiang telah mengeluarkan surat Nomor : 25 /BPAN -AI/DPC.KAB.KPH tanggal 17 Juni 2017. tentang  dugaan tindak pidana Korupsi yang di sampaikan ke Pihak kepolisian Daerah Bengkulu selanjutnya di tindak lanjuti dengan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/103/VII/2017 Dit Reskrimsus tanggal 28 Juli 2017 seperti yang disampaikan melalui surat  Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan(SP2HP) kepada Ketua Dewan pimpinan cabang Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 agustus 2017.

Sekda Kabupaten kepahiang  mengatakan kepada wartawan di ruang Kerjanya pada senin 24 Juni 2019, “ terkait dengan permasalahan Pengadaan praktik siswa non Teknologi dan Praktek siswa Teknologi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten Kepahiang. Waktu itu ada pengadaan namun maklumi saja ada perselisihan, namanya juga manusia pasti ada perselisihan dan sudah kita selesaikan”. Ujarnya.

“umpamanya seperti pemborong ada yang keuntungannya besar ada juga yang kecil, itu semua sudah di periksa oleh pihak polda dan masalah itu sudah selesai”

Zamzami mengakui bahwa dirinya sudah di panggil dua kali oleh Pihak polda bengkulu, dan dia juga menjelaskan tidak pernah adanya negosiasi antara KPA dan pihak polda Bengkulu, karena pihak polda bengkulu hanya memeriksa  pada beberapa kekurangan,  selanjutnya atas petunjuk pihak polda maka kami perbaiki sehingga tidak adanya SP3 dalam pemeriksaan permasalahan Pengadaan praktik siswa non Teknologi dan Praktek siswa Teknologi tersebut.

Pada tempat berbeda di kantornya suryadi ketika di konfirmasi, “ Kita akan segera Berkoordinasi kepada pihak polda Bengkulu terkait laporan yang telah kita sampaikan, sementara hingga saat sekarang kita hanya menerima SP2HP satu kali penyelidikan terhadap permasalahan tersebut, Bila Benar nanti Pihak polda Bengkulu Tidak menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Kegiatan yang di maksud Maka sebaiknya Pihak Polda Bengkulu menerbitkan SP3 sehingga lebih jelas.” Ujarnya

“ terkesan ada keistimewaan  terhadap proses penyelidikan  terkait dengan permasalahan Pengadaan praktik siswa non Teknologi dan Praktek siswa Teknologi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten Kepahiang pasalnya permasalahan tersebut kita laporkan pada tahun 2017 sementara kegiatan di laksanakan pada tahun anggaran 2015 lalu, seandainya saja bila tidak pernah kita sampaikan laporan maka perbaikan Itu tidak pernah terjadi hal ini terkesan ada tebang pilih dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi, mungkin lebih jelas nanti bila kita sudah berkoordinasi terhadap polda bengkulu”. Pungkasnya.(Ade.Angga,Doni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed