oleh

Hanya untuk Jerat 2 Pengurus LSM ke Tipikor, jaksa Boyong 18 Orang saksi

Serrejang News – Bengkulu -,  Betul-betul WOW, tuk ‘Memenjarakan’ 2 pengurus LSM yang di ‘Dudukkan’ sebagai tersangka Korupsi dengan Barang Bukti Uang yang hanya sebesar Rp.30 juta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang ‘Memboyomg’ tidak kurang dari 18 Orang Saksi.

Sebagaimana diwartakan Bengkulutoday.com edisi Penayangan 29 Agustus 2019, pasca Pelimpahan berkas tersangka 2 oknum LSM yang terjaring OTT, Suryadi dan Cahaya Sumita, di Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan (29/8/19), Kejari Kepahiang menyiapkan 6 JPU dan setidaknya 18 Saksi.

“Berdasarkan Sprint (Surat Perintah), kita siapkan 6 JPU dan 18 Saksi. Untuk JPU yang akan hadir di Persidangan cukup Satu (orang). Sedangkan untuk Saksi akan disesuaikan. Selain itu, kita juga sudah menyiapkan saksi ahli,” kata Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rusydi Sastrawan, Rabu (28/8/9), sebagaiman dikutif Bengkulutoday.com  .

Dia menambahkan, kasus tersebut optimis terbukti di Pengadilan, sebab Barang Bukti uang Rp 30 juta yang disita jaksa saat OTT jelas sekali bersumber dari Dana Desa.

“Kita optimis kasus ini terbukti di Pengadilan, apalagi saat tertangkap tangan barang bukti uang Rp 30 juta diketahui dari Dana Desa, uang itu Uang Negara. Untuk itu kita yakin dan percaya akan terbukti,” jelas Rusydi

Hanya saja, tidak ditetapkannya Kepala Desa (Kades) Talang Babatan, Kades Cirebon Baru, Kades Benuang Galing dan Kades Desa Bayung sebagai tersangka, hingga saat ini masih terus menjadi pertanyaan besar banyak pihak.

“Sebab jika pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang digunakan untuk Menjerat para tersangka, yang dimaksud sebagai ‘Setiap Orang yang secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, adalah Keempat Kades,”jelas seorang Pengacara yang menolak disebutkan namanya dengan alasan tidak ingin disebut sebagai Kuasa Hukum dua LSM yang kini sudah menjadi Terdakwa, kepada tobokito.com, di Bengkulu.

“Jadi yang harus lebih dulu Ditetapkan sebagai Tersangka adalah para Kades, karena justru mereka lah yang melakukan ‘Perbuatan’ menggunakan Uang Negara (Dana Desa) untuk diberikan (memperkaya) kepada kedua oknum LSM (orang lain). Sementara kedua oknum LSM adalah sebagai Orang Lain yang diberi (diperkaya),” papar si Pengacara.

Menjawab pertanyaan tentang pernyataan para Kades yang mengaku menggunakan Uang Negara karena diperas, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, sebagaimana dikutif  beberapa media Onlain, menurut ‘Sang’ Pengacara, tidak bisa dijadikan sebagai ‘Pembenaran’ atas tindakannya menggunakan Uang Negara tak sesuai peruntukan.

“Apapun alasan atau latar belakangnya. Apakah itu Diperas atau Diintimidasi, setiap Orang yang Menggunakan Uang Negara tak sesuai Peruntukan dan Ketentuan, maka Orang bersangkutan Wajib ditetapkan sebagai tersangka Tipikor dan diadili di Pengadilan,” tegasnya.

Saat disinggung tentang kemungkinan para Kades memang benar-benar Diperas, Diintimidasi atau Dipaksa, yang kemungkinannya adalah terkait Dana Desa di Desa mereka, ,menurut ‘Sang’ Pengacara, justru yang harus dicari tahu kenapa para Kades mau Diperas.

“Kalau dalam menggunakan Dana Desa memang sudah sesuai Peruntukan dan Aturan yang ada,  mengapa juga mereka (Kades)  harus takut Diperas atau Diintimidasi. Kenapa juga harus sampai menggunakan Uang Negara,” papar dia.(di lansir Media online TOBO KITO).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed