oleh

Mengupas Tragedi OTT Jaksa terhadap LSM, Hingga Ajukan Banding

Serrejang News – Kepahiang -, Terkait tentang OTT yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten kepahiang terhadap 2 Oknum LSM, di rumah makan setia utama pasar kepahiang pada Tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya belum menelan waktu hingga 12 jam kejaksaan Negeri kabupaten Kepahiang  telah menetapkan 2 Oknum Lsm sebagai tersangka, hal ini Perlu menjadi pelajaran bagi banyak pihak dalam mengkritik kinerja Pemerintah maupun Pihak hukum kejaksaan Negeri kabupaten kepahiang

Sebelumnya di ketahui berdasarkan keterangan salah satu anggota Aliansi (AN), menjelaskan Kepada wartawan “bahwa DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang Mengajukan Permohonan RAB untuk Realisasi DD dan ADD di empat Desa yaitu Desa Babatan, Desa Bayung, Desa Cirebon dan Desa Benuang Galing.  karena Menyimak adanya laporan Masyarakat tentang dugaan Penyimpangan, Sementara Permohonan RAB tidak di indahkan oleh Kepala Desa maka pihak Lembaga Aliansi Indonesia BPAN Mengajukan gugatan  Ke Komisi Informasi publik selanjutnya mendaftarkan ke PTUN hal hasil amar putusan di menangkan oleh DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang dengan isi amar putusan Bahwa Kepala Desa harus Menyerahkan RAB DD Dan ADD yang di minta oleh DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang karena RAB bukan Merupakan Dokumen Rahasia Negara.

Pertemuan Pertama LSM LAI BPAN DPC Kepahiang dan 4 Kades di kantor insfektorat

Dalam menyikapi Amar keputusan PTUN, Pihak DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang telah Berkoordinasi Kepada Bupati Kepahiang, serta bupati Kepahiang memberikan memo terhadap inspektorat kabupaten Kepahiang untuk memfasilitasi dalam menjalankan amar putusan PTUN, maka terjadilah pertemuan di kantor inspektorat, namun hasil musyawarah Pihak kepala desa meminta waktu 1 minggu untuk dilakukan pertemuan kembali karena masih mau mengadakan  musyawarah antar kepala Desa.

Dalam jelang senggang  waktu 1 minggu sebelum terjadi pertemuan Kedua yang di fasilitasi oleh Pihak inspektorat kabupaten Kepahiang, Kepala desa menghubungi salah satu anggota aliansi Indonesia Berinisial (NT) untuk berbicara secara Pribadi di rumah makan tebat Monok kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang, ternyata kepala Desa Menawarkan agar tidak memberikan RAB Pihak kepala Desa ingin Memberikan sejumlah uang namun tidak di respon oleh Ketua DPC LAI Kabupaten Kepahiang.

Hari Berikutnya Kepala Desa mendatangi kediaman Ketua DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang, yang berada di Kelurahan Dusun kepahiang, dengan tujuan yang sama berkunjung hingga waktu fajar untuk meminta solusi agar tidak menjalankan amar putusan PTUN dengan tidak memberikan RAB, namun Belum ada solusi yang di berikan oleh Ketua DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang.

Hingga Pertemuan Kedua yang di fasilitasi oleh inspektorat kabupaten Kepahiang, maka menghasilkan bahwa Kepala desa kembali Meminta waktu untuk Menyerahkan RAB, selanjutnya pada tanggal 29 juli 2019 ke empat kepala desa Kembali Mendatangi Kantor DPC LAI BPAN Kabupaten Kepahiang, untuk Berkoordinasi agar tidak menjalankan amar putusan PTUN. kemudian pada tanggal 30 Juli 2019 Pihak Kepala desa menghubungi pia henpon Ketua DPC LAI BPAN Kepahiang untuk Bertemu di rumah makan SetiaUtama hingga terjadilah OTT yang dilakukan Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang.”  Namun sangat di sayangkan kita tidak bisa menjelaskan secara Rinci Karena semua berkas telah di sita oleh Kejaksaan. Tutupnya.

Kejaksaan kepahiang Menyegel kantor LSM LAI BPAN DPC Kabupaten Kepahiang

Mengutif dari salah satu media onlen  Semarak Post.Com, pernyataan H.Lalu saifudin,SH,MH Bahwa “para Tersangka di Jerat pasal 2(Dua) undang – Undang Tindak pidana Korupsi(TIPIKOR) dengan Ancaman  4 Tahun penjara”.

Sementara Kedua Oknum Lsm di tetapkan sebagai tersangka Bukan merupakan orang yang mengelolah Dana Anggaran Negara, sedangkan  keempat kepala Desa hanya sebagai saksi dan korban

Selanjutnya Kedua Oknum Lsm melalui Pengacaranya pada Tanggal 12 agustus mengajukan praperadilan dan telah teregister dengan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.KPH, tertanggal 12 Agustus 2019. Namun terkesan dengan sengaja mengulur waktu agar pelaksanaan sidang perkara dapat di laksanakan sehingga secara otomatis sidang prapradilan gugur demi hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

Dapat di analisa untuk menjadwalkan sidang perdana Pengadilan Negeri Tipikor hanya butuh waktu 6 hari dari pelimpahan Jaksa penuntut  tanggal 23 agustus  2019 dan sidang  perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di gelar tanggal 29 agustus 2019, sementara sidang Prapradilan telah di jadwalkan sebelumnya pada senin tanggal 2 september 2019 oleh Pengadilan Negeri Kepahiang.

Pada akhirnya Putusan Majelis hakim PN Tipikor yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kuhp dengan Pidana Penjara terhadap suryadi 4 tahun penjara dan Cahaya Sumita 3 tahun dan 6 bulan.

Terdakwa Tak terima keputusan Hakim, Satria Budhi Pramana SH, yang merupakan PH Terdakwa Suryadi, telah menyatakan banding terhadap putusan PN Tipikor pada PN Bengkulu kelas 1A tanggal 21 November 2019, Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN.bgl atas nama Terdakwa Suryadi. Penyataan banding Terdakwa tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.bgl.

Menyimak catatan yang tercecer khairuddin MDK di media online TOBOKITO.COM dengan Judul Membedah Penerapan Tersangka Tipikor OTT Kades VS LSM

khairuddin MDK

Pada Selasa, 30 Juli 2019, tim Intelijen dan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua Oknum pengurus LSM dan empat Kepala Desa (Kades) di Rumah Makan ‘Setia Utama’ pasar Kepahiang.

“Dari hasil pemeriksaan kita Amankan empat Orang Kades dan dua Orang LSM. Empat Kades korban Intimidasi untuk menyerahkan sejumlah uang Dana Desa (DD) dilepas. Sedangkan dua orang lagi kita tetapkan sebagai tersangka,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H Lalu Syaifuddin MH, sebagaimana dikutif Tuntasonline.com, edisi Penayangan 31 Juli 2019.

Lalu juga mengatakan, bahwa Pasal yang Dikenakan pada Pelaku Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan Barang Bukti yang ditemukan di TKP  berupa uang sebesar Rp. 30 juta, handphone, berkas Gugatan kepada beberapa Kades Kepahiang dan Mobil Hulux Plat Merah. Masih menurut Lalu, melalui Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rusydi Sastrawan MH, sebagaimana dikutif Rakyat Bengkulu.com, pihaknya sudah menuntaskan pemeriksaan enam orang Saksi.

“Selanjutnya akan memeriksa Saksi ahli. Dilihat dari hasil pemeriksaan, penyidik merasa keterangan para saksi sudah cukup dan hanya menyisakan saksi ahli. Dalam waktu dekat akan kita periksa sehingga berkas bisa rampung 100 persen, dan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan,” ujar Rusydi.

Sebagaimana diketahui, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menyebutkan; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 milyar..

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Terkait ditetapkannya dua pengurus LSM sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi, karena Uang Rp. 30 juta yang ‘Konon Kabarnya’ hasil memeras kemudian dijadikan Barang Bukti adalah bersumber dari Dana Desa (DD), tentu saja dapat difahami karena Dana Desa juga adalah merupakan Uang Negara.

Hanya saja, yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat Awam yang meski pemahaman hukumnya dangkal, adalah dari ‘Siapa’ kedua pengurus LSM tersebut menerima Dana Desa (Uang Negara) mengingat ‘Keduanya’ bukan Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Kapasitas mengelola Keuangan Negara.

Terkecuali jika LSM yang dikelola oleh Kedua pengurus itu memiliki Kegiatan dengan mendapat bantuan dana bersumber dari Keuangan Negara baik itu APBN atau APBD, kemudian dalam pemanfaatannya telah merugikan keuangan Negara maka tentu saja pengurus/penanggung jawab LSM bersangkutan dapat langsung ditentukan sebagai tersangka Tipikor.

Sementara terkait OTT oleh Kejari Kepahiang, terlepas dari apakah latar belakangnya itu Pemerasan atau Pungli, atau ‘Apalah’  namanya, kedua orang Pengurus LSM tersebut ditetapkan sebagai tersangka Tipikot karena ‘Menerima’ uang Dana Desa (Uang Negara) dari empat Kepala Desa (Kades), masing-masing Kades Desa Talang Babatan, Desa Cirebon Baru, Desa Benuang Galing dan Kades Desa Bayung.

Artinya, jika berpedoman ke Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, maka kedua pengurus LSM itu dalam kedudukan sebagai ‘Orang Lain’ Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan ‘Memperoleh’ Kekayaan’ yang dapat merugikan Keuangan Negara.

Pemahaman tersebut rasanya tidak berlebihan, karena sebagai pengurus LSM keduanya memang sama sekali Tidak Memiliki ‘Kapasitas’ atau ‘Kewenangan’ untuk menggunakan DD Desa Talang Babatan, Desa Cirebon Baru, Desa Benuang Galing dan Desa Bayung, atau Desa-Desa lain dimanapun di Republik ini, baik untuk Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi.

Simpulnya, terkait OTT oleh Kejari Kepahiang yang patut dinyatakan sebagai Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya ‘Orang lain’ tentu saja keempat Kades bersangkutan, karena keempatnya adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki ‘Kapasitas’ atau ‘Kewenangan’  mengelola dan/atau menggunakan Dana Desa di Desanya masing-masing.

Dengan kata lain, dalam Bahasa Indonesia yang sangat sederhana, OTT Oleh Kejari Kepahiang ‘Tidak Akan Pernah Terjadi’ jika tidak ada empat Kepala Desa Yang Secara Melawan Hukum menggunakan Dana Desa (uang Negara) untuk diberikan kepada Orang lain (pengurus LSM) terlepas apapun itu latar belakang alasannya.

Tanpa berniat merasa lebih faham hukum dari para pakar-pakar hukum, setelah berulang kali membaca Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, disitu tidak ada ditemukan kalimat yang mengatakan, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara  karena Diperas, Diintimidasi, Dipaksa atau Terpaksa ‘Tidak Dipidana’ atau ‘Denda’.

Artinya adalah, pengakuan empat Kepala Desa yang memberikan Uang Dana Desa ke pengurus LSM karena merasa Diperas atau Diintimidasi, tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai ‘Pembenaran’.  Apapun alasannya, keempat Kepala Desa dimaksud sudah terbukti menggunakan Uang Dana Desa sebesar Rp. 30 juta untuk memperkaya ‘Orang Lain’, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Lagi pula, jika dalam kapasitasnya sebagai KPA keempat Kepala Desa itu memang sudah mengelola Dana Desa dengan Benar dan Baik sebagaimana Ketentuan berlaku, tidak ada alasan untuk mau Diperas atau takut Diintimidasi. Sebab sebagai Pejabat Negara meski hanya ditingkat Desa, mereka pastilah akan mendapat perlindungan dari aparat Kepolisian.

Terkecuali memang ada susuatu yang mereka sembunyikan dalam mengelola Dana Desa sehingga para Kades itu ketakutan diperas atau diintimidasi (*****)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed